English
Dasar Hukum PPID
Landasan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Tambakharjo
UU No. 14 Tahun 2008
Mengatur hak setiap warga negara memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan sederhana.
PP No. 61 Tahun 2010
Mengatur teknis pelaksanaan UU KIP, termasuk mekanisme pelayanan informasi dan tata cara penyelesaian sengketa informasi publik.
Perki No. 1 Tahun 2021
Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang wajib diterapkan oleh badan publik guna menjamin kualitas keterbukaan informasi.
Regulasi Daerah
Peraturan turunan Pemerintah Kota Semarang yang memastikan implementasi PPID di tingkat Kelurahan berjalan efektif sesuai instruksi Wali Kota.
